Hong Kong Butuh Ribuan TKI Caregiver dan Babysitter

Peluang kerja di Hong Kong Masih sangat besar terutama jabatan profesi caregiver dan babysitter. Hal ini disebabkan situasi demografis Hong Kong yang memunculkan jumlah dari angkatan tua yang cukup besar sehingga kebutuhan untuk perawatan terhadap orang tua dan bayi juga membesar. 

Menteri ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan meningkatkan skill dan sekaligus meningkatkan kualitas pekerjaan para TKI selama ini bekerja di sektor domestik sehingga statusnya bisa meningkat dan bisa masuk bekerja menjadi caregiver atau babysitter. 

"Pemerintah Hong Kong berharap agar Indonesia bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan perawatan terhadap orang tua dan bayi. Kesempatan ini harus dijawab dengan kesiapan keterampilan kerja dari para TKI kita yang bekerja di Hong Kong," kata Menaker Hanif di Hong Kong pada Senin (24/8) waktu setempat.

Hal tersebut diungkapkan Menaker Hanif seusai melakukan pertemuan bilateral setingkat menteri dengan Sekretaris Kantor Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong (Secretary of Labour and Welfare, The Government of The Hong Kong Spesial Administrative Region) Matthew Cheung. 

Turut hadir dalam kesempatan ini Konjen KJRI Hong Kong Chalief Akbar Tjandraningrat, Dirjen Binapenta Kemnaker Hery Sudarmanto dan Dirjen Binalattas Kemnaker Khairul Anwar.

Hanif mengatakan dari tahun ke tahun lowongan pekerjaan Caregiver dan Babysitter di Hong Kong terus meningkat sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal. 

"Ini kesempatan Indonesia untuk menyiapkan TKI yang sudah ada di Hong Kong ini agar mereka bisa mendapatkan upgrading maupun upskilling untuk masuk ke jabatan caregiver dan babysitter. Selain itu calon TKI YANG ada di dalam negeri juga harus disiapkan sesusai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan," kata Hanif. 

Dalam pertemuan itu, Hanif mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Hong Kong atas terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi TKI. Menurut data Maret 2015, terdapat 149.838 orang TKI Hong Kong. Sebagian besar bekerja sebagai TKI sektor domestik.

"Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih karena Pemerintah Hong Kong telah menyediakan kesempatan kerja yang cukup luas bagi TKI terutama sektor domestik. Pemerintah Hong Kong juga mengucapkan terima kasih kembali atas upaya Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor ini," kata Hanif.

"Peluang kerja sebagai TKI ini harus segera ditindaklanjuti dan disiapkan. Informasinya harus segera disebarluaskan kepada masyarakat dan calon TKI agar mereka benar-benar mempersiapkan diri dengan baik dan melengkapi dokumen kerja yang dibutuhkan," kata Hanif.

Hanif  menambahkan dalam pertemuan itu kedua negara bersepakat mengenai perlunya  harmonisasi dan pengakuan mengenai kompetensi dari sejumlah pekerjaan di berbagai sektor. Ini memang akan dipelajari dan dikoordinasikan lebih lanjut.

"Kedua belah pihak memandang bahwa harmonisasi regulasi-regulasi dan standar kompetensi menjadi penting. Masa yang akan datang memang ada kebutuhan dari kedua belah pihak untuk memastikan agar standar kompetensi yang ada di Indonesia dapat diakui oleh Hong Kong dan sebaliknya juga Standar Kompetensi yang ada di Hong Kong bisa diakui di Indonesia," kata Hanif.

"Saya juga mengundang Secretary of Labour and Welfare Matthew Cheung untuk berkesempatan berkunjung ke Jakarta, Indonesia untuk melihat proses bagaimana penempatan itu berlangsung di Indonesia. Bisa melihat BLK-BLK kita. Melihat bagaimana menyiapkan tenaga kerja kita yang ditempatkan ke luar negeri sehingga beliau bisa mendapatkan gambaran nyata proses-proses terkait penyiapan keterampilan, penyiapan kemampuan, kompetensi TKI kita. Semoga ke depan bisa diwujudkan dengan baik," kata Hanif.

Dalam kesempatan ini pula Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hong Kong sepakat untuk melanjutkan perundingan membahas upaya-upaya untuk penurunan biaya penempatan (cost structure) bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hong Kong.

Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kualitas perlindungan TKI dengan melalui pengawasan, monitoring dan penindakan terhadap agensi pekerja migran dari kedua negara untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran, termasuk pungutan tambahan (over charging) yang terlalu membebani TKI.


"Kita menyambut baik hasil pertemuan bilateral yang menyepakati adanya perundingan lanjutan untuk menekan biaya-biaya penempatan TKI di Hong Kong. Intinya kedua negara ingin agar kualitas perlindungan dan kesejahteraan TKI meningkat," kata Hanif.

Postingan populer dari blog ini

1/3 Pasien yang Pulang dari Rumah Sakit Meninggal

Pemerintah Butuh 20.000 Perawat. Pasien Covid Bertambah

Perawat Inval