Tuesday, March 19, 2013

JELANG SJSN TENAGA MEDIS KURANG 33 RIBU

SISTEM Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan atau jaminan kesehatan nasional (JKN) mulai berlaku 1 Januari 2014 mendatang. Namun, saat ini masih ada kekurangan sekitar 33 ribu tenaga medis untuk menjalankan jaminan tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi dalam evaluasi persiapan SJSN bersama Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Jakarta, kemarin. 

Menkes mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada kekurangan tenaga medis mencapai 33.442 orang untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan JKN. Tenaga medis yang dimaksud terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, tenaga farmasi, apoteker, kesehatan masyarakat, sanitarian, ahli gizi, dan analis kesehatan.

"Tahun 2012 ada 298.576 tenaga, sedangkan kebutuhan pada 2013 mencapai 331.998 sehingga ada kekurangan 33.412," jelas Menkes. 

Selain itu, Menkes juga mengungkapkan pihaknya masih berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit. Tahun ini, akan ada tambahan 16.500 tempat tidur perawatan. 

Namun, tambahnya, dengan tambahan tempat tidur itu pun, pada 2013 masih ada kekurangan 70.421 tempat tidur. "Kekurangan itu rencananya dipenuhi pada 2014."

Saat menanggapi hal itu, Wapres meminta Menkes menyusun sebuah sistem informasi terpadu yang secara daring terus memperbarui basis data terperinci tentang pusat-pusat layanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. 

Sistem informasi kesehatan itu berisi data yang terperinci mengenai jumlah dokter, tenaga medis, persediaan obat, kapasitas, maupun lokasi yang dilengkapi dengan koordinat geospasial dan foto terakhir.

"Saya harapkan sistem ini selesai pada 2013 agar bisa kita pakai untuk mengambil keputusan," ujarnya.
Selain itu, Wapres juga mengingatkan agar Kemenkes bersama-sama Kementerian Dalam Negeri merumuskan pembagian peran dengan pemerintah daerah secara lebih jelas.   

Salah satu aspek yang juga dapat dipertimbangkan, lanjut Wapres, ialah pembagian beban anggaran. Misalnya untuk setiap satu rupiah dana yang dikeluarkan pusat, bisa saja ada kontribusi dalam jumlah tertentu dari pemerintah daerah. Wapres pun meminta perbaikan koordinasi persiapan SJSN di antara seluruh kementerian. (Fid/H-3)